PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
LAMPIRAN I. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR : 8/PMK.03/2013. TENTANG : TATA. CARA. PENGURANGAN. ATAU. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 8/PMK.03/2013. TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU REGULATION OF MINISTER OF FINANCE NUMBER 70/PMK.03/2017. CONCERNING (8) Registration as referred to under paragraph (1) and ex- ( 1a) The term reporting financial institution shall include collective PMK.03/2013 concerning Procedures of Requests for Rekening Pensiun Tertentu [Lampiran A.3.q.1)]. Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 NOMOR 17/PMK.03/2013 Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana 16 Tahun 2009 serta Pasal 8 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana 30 Des 2016 NOMOR 213 /PMK.03/ 2016 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu; c. bahwa ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 | Serba ... Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03… PMK – 68/PMK.03/2017 – PERATURAN PAJAK peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 68/pmk.03/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 91/pmk.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri …
Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 NOMOR 17/PMK.03/2013 Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana 16 Tahun 2009 serta Pasal 8 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana 30 Des 2016 NOMOR 213 /PMK.03/ 2016 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang (8). Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara 2013, No.14. 11. LAMPIRAN I NOMOR 11/PMK.03/2013. TENTANG Nomor ( 8) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (9)
NOMOR 198/PMK.03/2013 TENTANG ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Microsoft Word - PMK 198 PMK 03 2013 Author
Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Contoh Perhitungan Penyusutan secara Fiskal | @tanyaPAJAK Dec 16, 2013 · Salah satu biaya usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, saat menghitung penghasilan kena pajak, adalah biaya Penyusutan. Meski secara umum sama dengan prinsip akuntansi yang lazim (SAK) namun sebenarnya peraturan pajak memiliki ketentuan tersendiri dalam soal penghitungan biaya Penyusutan. Ketentuan Umum Melalui ketentuan Pasal 9 ayat (2), UU PPh secara … MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai konsultan pajak telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri emmaamalia79.files.wordpress.com lampiran peraturan menteri keuanoan republtk indonesia nomor 175/pmk.011/2013 tentanc perubahan ketica atas peraturan menteri keuangan nomor 154/pmk.03/2010 tentanÖ pemungvmn pmak penghasilan pasal 22 sehubunoan dengan pembayaran atas pbnyerahan barano dan keg-latan di bidang imporatau keoiatan usaha di bidang lan 'fill